Soal Telegram Kapolri, Wapres Enggan Ikut Campur

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) enggan berkomentar perihal adanya telegram dari Kapolri kepada seluruh Kapolda yang intinya berisi imbauan bahwa setiap proses hukum yang melibatkan jajaran kepolisian harus atas izin Kapolri. Menurut JK, perihal telegram tersebut adalah persoalan internal Kepolisian sehingga tidak ingin mencampuri sistem yang ada dalam institusi yang berada langsung di bawah presiden itu. “Tentu internal Polri lah yang mengatur itu,” kata JK usai memberikan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (20/12). Sebagaimana diberitakan, pada 14 Desember 2016 lalu, Kapolri melalui Kadivpropam Polri mengeluarkan surat telegram dengan Nomor KS/BP-211/XII/2016/DIVPROPAM yang berisi himbauan kepada para Kapolda, yaitu kewajiban para penegak hukum antara lain KPK, Kejaksaan, dan bahkan Pengadilan untuk memperoleh izin dari Kapolri untuk memanggil anggota Polri, melakukan penggeledahan, penyitaan, dan memasuki lingkungan Markas Komando Polri (Mako Polri). Novi Setuningsih/FMB Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu