Kasad Resmikan Kodam XIII/Merdeka

Manado – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono meresmikan Kodam XIII/ Merdeka, Rabu (21/12). Kasad mengatakan, pembentukan Kodam XIII/ Merdeka merupakan salah satu solusi untuk mengefektifkan komando dan pengendalian satuan-satuan TNI AD di Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Gorontalo. Keberadaan Kodam XIII akan mengatasi persoalan-persoalan di wilayah perbatasan dengan negara Filipina yang dapat memberikan potensi kerawanan terhadap NKRI. “Pembentukan Kodam XIII/Merdeka merupakan salah satu solusi mengatasi wilayah perbatasan dengan berbagai persoalan, antara lain berupa infiltrasi negara asing, pelanggaran lintas batas perairan, pencurian, konflik komunal, penyelundupan dan illegal trafficking,”tegas Jenderal TNI Mulyono pada upacara peresmian Kodam XIII/Merdeka di Lapangan Upacara Makodam XIII/Merdeka, Manado, Sulut, Selasa (20/12). Upacara peresmian Kodam XIII/Merdeka diikuti dengan upacara pelantikan Mayor Jenderal TNI Ganip Warsito sebagai Pangdam XIII/Merdeka. Peresmian Kodam XIII/Merdeka berdasarkan Nomor Keputusan 33 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengesahan Kodam XIII/Merdeka berikut satuan jajarannya. Penataan satuan di jajaran Kodam XIII/Merdeka merupakan Alih Kodal dari Kodam VII/ Wirabuana yang satuannya meliputi Korem 131/Santiago, Korem 132/Tadulako, Brjigif 22 Ota Manasa, Yon Armned 19/105 MM Tarik Bogani, Kikav 10/Manguni Setia Cakti, dan Denzipur 4/Yudha Karya Nyata. Nampak hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota DPR RI Dapil Sulut E.E. Mangindaan, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw. Mulyono menegaskan eksitensi Komando Kewilayahan masih sangat relevan dan dibutuhkan. Secara konstitusional, UUD 1945 juga mengamanatkan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh komponen bangsa. “Oleh karenanya, misi strategis yang diemban oleh Komando Kewilayahan adalah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah setempat melaksanakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan. Pada tataran operasional tugas pokok Komando Kewilayahan adalah untuk mewujudkan pertahanan wilayah, sedangkan tugas pokok Pemerintah Daerah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Mulyono. Margaretha Feybe L/YUD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu