UGM: Freeport Rampok Indonesia, Jokowi Harus Adukan ke Obama

Rimanews – Presiden Joko Widodo harus berani memutus kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI). Momentum terkuaknya skandal Freeport, harus dijadikan tongggak untuk memanfaatkan hasil tambang Freeport sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, bukan bagi kemakmuran perusahaan asing, bukan pula bagi para makelar pemburu rente. “Presiden harus segera memutuskan, stop perpanjangan kontrak karya Freeport pada saat berakhirnya kontrak pada 2021. Pengelolaan Freeport harus diserahkan kepada BUMN, yang 100 persen sahamnya dikuasai oleh negara,” kata peneliti Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, Senin (30/11/2015). Baca Juga Kata Presiden Jokowi soal “om telolet om” Presiden ingin kesepakatan dengan India segera dilanjutkan Jokowi minta Polri perhatikan ancaman teroris saat Natal Keputusan Presiden Jokowi untuk tidak memperpanjang KK Freeport, kata dia, tidak hanya akan mengakhiri “perampokan legal” tambang emas Bumi Papua. Tapi juga sekaligus mengakhiri pertarungan berbagai kubu makelar pemburu rente dalam memperebutkan saham Freeport sebagai imbalan jasanya memfasilitasi upaya perpanjangan KK Freeport. Kontrak Karya Freeport pertama kali ditandangani pada awal Pemerintahan Orde Baru pada tahun1967. Perjanjian itu ditandatangani Pemerintah Indonesia dengan PTFI, yang merupakan anak perusahaan Freeport McMoran, perusahaan asal Amerika Serikat (AS). Berdasarkan Perjanjian KK pada 1967, PTFI memperoleh konsesi wilayah penambangan lebih dari 1,000 hektar. Lalu, pada 1991, KK Freeport di perpanjang lagi hingga berakhir pada tahun 2021, dengan penambahan area eksploitasi menjadi 2,6 juta hektar. Saat perpanjangan KK pada 1991, kedua belah pihak menyepakati bahwa sebanyak 90,64 persen saham PTFI dikuasai oleh Freeport McMoran Copper & Golden Inc, sedangkan Pemerintah Indonesia dapat bagian saham hanya sebesar 9,36 persen dan royalti sebesar 1 persen-3,5 persen. Ironisnya, pemerintah sebagai Kuasa Pemilik Tambang tidak mempunyai hak sama sekali dalam pengelolaan Freeport, semua urusan eksplorasi dan eksploitasi sepenuhnya dikendalikan oleh Freeport McMoRan. Bahkan, Pemerintah tidak bisa mengontrol berapa hasil tambang dan mineral yang sudah dikeduk dan dibawa keluar dari Bumi Papua. Terkuaknya skandal “makelaran” perpanjangan KK Freeport, dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden- yang melibatkan Eksekutif PTFI, Ketua DPR dan seorang Penguasaha, sesungguhnya mengkonfirmasi dugaan “makelaran” serupa yang terjadi saat perpanjangan KK pada 1991 di bawah rezim Orde Baru. Konon, pada saat diputuskan perpanjangan itu, pejabat setingkat Menteri dan Penguasaha beserta kroni-kroninya mendapat bagian sejumlah saham dari PTFI. Namun, tidak berapa lama kemudian, saham tersebut dijual kembali kepada PTFI. Indikasi adanya makelaran yang cenderung merugikan negara tersebut tampak dari keanehan pada keputusan Pemerintah Orde Baru pada saat memutuskan KK pada 1991 yang diperpanjang selama 20 tahun lagi. Pemerintah bersedia menerima begitu saja pembagian saham dengan komposisi 90,64 persen untuk PT FI dan Pemerintah menerima hanya 9,36 persen, tanpa ada kewajiban divestasi dan bersedia menerima royalti hanya 1 persen saja. “Barangkali, kalau makelaran perpanjangan KK Freeport baru-baru ini tidak terkuak, KK Freport akan diperpanjang hingga 2041 dengan komposisi kepemilikan saham yang tidak jauh berbeda dengan keputusan perpanjangan pada 1991,” kata Fahmy. Selain itu, Fahmi juga mendesak Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR secara terbuka, transparan dan adil. “Serta mengusut secara tuntas peran semua pihak yang terlibat dalam persekutuan skandal Freeport, terutama pihak-pihak yang disebut dalam rekaman pembicaraan,” kata mantan Tim Antimafia Migas itu. Menurutnya, Jokowi juga harus mengambil tindakan hukum, dengan melaporkan indikasi pencatutan nama dalam skandal saham Freeport kepada presiden Obama sebagai pemimpin tertinggi di AS. “Dalam waktu bersamaan, Pemerintah juga harus melaporkan pihak PTFI atas dugaan percobaan penyuapan kepada otoritas penegak hukum AS berdasarkan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) yang melarang perusahaan-perusahaan asal AS itu melakukan suap,” ujarnya. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Jokowi , Freeport , politik , Nasional

Sumber: RimaNews